Fraksi DPRD Kutim Minta Pemerintah Bisa Tingkatkan PAD

SANGATTA, KUTIM POST – Fraksi DPRD Kutim minta pemerintah bisa tingkatkan PAD. DPRD kutim Gelar Paripurna ke 23 mengenai Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi dalam Dewan

Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi problematika klasik bagi Pemerintah Kutai Timur (Kutim). Pemkab harus berusaha mencari formula untuk itu, agar tidak bergantung pada dana transfer pusat.

Menurut Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, dengan cara mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak. Juru bicara fraksi PDIP itu menyarankan agar Pemerintah dapat memperluas pengelolaan sektor pajak yang merupakan tulang punggung pembangunan daerah.

Untuk itu  “Penetapan target pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan 2020,” ungkap Faizal, Selasa (06/07/2021).

Selanjutnya dari Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Yulianus Palangiran mengkritisi tak adanya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru.

“Jadi harus ditingkatkan lagi dengan menggali potensi yang belum pernah tersentuh,” ujar Yulianus.

Sementara itu,Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Sayid Anjas memandang, jika distribusi APBD ke berbagai bidang masih lemah. Sehingga masih banyak sektor yang tidak tergarap. Sehingga terkesan pembangunan tidak merata.

“Porsi belanja modal yang berbau kepentingan publik juga masih kurang. Sehingga masih perlu evaluasi lagi nantinya,” ujarnya.

Kemudian. sama juga diungkapkan Fitriyani, dari Fraksi PPP DPRD Kutim. Sebagai akselerator pembangunan, APBD harusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah alokasi anggaran untuk urusan wajib harusnya bisa dikurangi, terutama untuk belanja pegawai. Menitikberatkan kepada infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat justru yang terpenting.

“Dengan begitu APBD bisa dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa,” Terang Fitriyani.

Akan tetapi, semua itu tak bisa pula berjalan jika masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tak menentu saat pandemi seperti ini membuat proyeksi angka APBD berubah sewaktu-waktu.( ADV.IVN)