Connect with us

2 Anggota PPS Sangatta Utara Ditangguhkan Penahanannya, dikarenakan sedang hamil

2 Anggota PPS Sangatta Utara Ditangguhkan Penahanannya, dikarenakan sedang hamil

Sangatta

2 Anggota PPS Sangatta Utara Ditangguhkan Penahanannya, dikarenakan sedang hamil

POJOKKUTIM.MY.ID, SANGATTA – 2 Anggota PPS Sangatta Utara Ditangguhkan Penahanannya, dikarenakan sedang hamil.

Proses hukum terhadap kasus pemalsuan dukungan calon perseorangan terus berlanjut.

Setelah melakukan penahanan kepada tiga tersangka, yakni Ketua PPS Sangatta Utara, SK (26), warga Jalan Padat Karya Perumahan Graha Tama Indah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara; AM (34), warga Jalan Diponegoro nomor 2 Desa Sangatta Utara, selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara dan SM (49), warga Gang Kelengkeng nomor 1 RT 10 Desa Sangatta Utara juga sebagai anggota PPS Desa Sangatta Utara, Polres Kutim memberikan penangguhan penahanan pada dua staf PPS Sangatta Utara, AM dan SM.

Hal ini diungkapkan Kapolres Kutim AKBP Indras Budi Purnomo melalui Kasatreskrim AKP Abdul Rauf, Rabu (19/8/2020).

“Untuk dua staf PPS Sangatta Utara, sudah kami lakukan penangguhan penahanan. Sedangkan Ketua PPS–nya tidak kami lakukan penangguhan. Karena saat akan dilakukan penangkapan saja dia sudah kabur ke Sulawesi Selatan. Sedangkan dua staf tersebut dianggap kooperatif selama pemeriksaan,” ucap Abdul Rauf.

2 Anggota PPS Sangatta Utara Ditangguhkan Penahanannya, dikarenakan sedang hamil

Alasan lainnya, kata Abdul Rauf, salah seorang anggota PPS Sangatta Utara tersebut, AM, saat ini tengah mengandung.

Ia membutuhkan banyak istirahat dan perawatan kesehatan. Sehingga usulan penangguhan penahanan yang diusulkan, keduanya didampingi salah satu tokoh masyarakat di Kutim, disetujui.

Apalagi ada jaminan dari para tokoh masyarakat kalau sampai keduanya kabur atau menghilangkan barang bukti.

Seperti diketahui, akhir Juli 2020 lalu, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling didampingi Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kutim Budi Wibowo, pada tim penyidik Satreskrim Polres Kutim, menyerahkan laporan tentang dugaan pemalsuan berkas dukungan calon perseorangan.

Baca juga:  Melestarikan Tradisi Itu Penting

Pelaku diduga tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap 2.002 dukungan calon perseorangan, yang dinyatakan PPS telah memenuhi syarat (MS).

“Kasus dugaan pemalsuan dukungan merupakan temuan dari jajaran pengawas, pada 12 Juli 2020 lalu. Setelah itu, secara maraton dilakukan klarifikasi, mulai dari mereka yang menemukan, jajaran pengawas, 16 orang saksi hingga ke anggota PPS dimaksud,” kata Budi Wibowo.

Perbuatan ketiganya melanggar pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Dengan ancaman pidana kurungan badan, paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Sangatta

To Top